Penyebab Kerusuhan Inggris

Terhitung 8% ( delapan persen) warga Inggris yang berpikir pemotongan anggaran belanja pemerintah telah memicu kerusuhan baru-baru ini. Kebanyakan warga menyalahkan kriminalitas dan budaya geng, demikian menurut sebuah jajak pendapat yang dirilis Kamis (11/8/2011).

Inggris mencoba untuk menentukan faktor-faktor di balik kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berkobar di London Sabtu malam, lalu menyebar ke kota-kota lain. Namun warga Inggris menolak klaim yang menghubungkan kerusuhan yang disertai perampokan serta penjarahan itu telah didorong oleh program penghematan pemerintah.
Jajak pendapat itu, yang dilakukan oleh YouGov untuk The Sun edisi Kamis, mengatakan, 42 persen warga Inggris menyalahkan perilaku kriminal sebagai sebab kekacauan tersebut. Sebanyak 26 persen menunjuk pada peningkatan budaya geng. Satu dari 20 orang percaya bahwa pengangguran merupakan penyebab utama kerusuhan, yang dipicu oleh kematian seorang pria yang dituduh sebagai pimpinan geng di London dalam sebuah operasi polisi. Angka yang sama juga menyalahkan kerusuhan itu pada ketegangan rasial.
Perdana Menteri Inggris, David Cameron, mengatakan suatu “serangan balik” telah dimulai Rabu saat ia memberi wewenang penggunaan meriam air untuk pertama kalinya di luar wilayah Irlandia Utara. Pemerintah koalisi yang dipimpin Partai Konservatif Cameron sedang mengawasi program-program pemotongan belanja publik demi menekan defisit.
Namun kebanyakan rakyat Inggris tidak menyalahkan pemerintah Cameron sebagai penyebab kerusuhan. Meski begitu, mereka mengecam respon Cameron dalam menangani krisis itu. Sebanyak 57 persen dari 2.534 orang yang disurvei pada Senin dan Selasa mengatakan, Cameron telah menangani krisi itu dengan buruk. Cameron dan walikota London, Boris Johnson, sama-sama pulang lebih awal dari liburan mereka demi menangani kerusuhan itu -setelah tiga hari kerusuhan berlangsung. Warga tidak senang dengan walikota London. Sebanyak 54 persen responden menilai dia sebagai orang yang payah.
Simpati publik justru banyak ditujukan bagi polisi yang tampak tidak berdaya dalam menghadapi ribuan pemuda yang mengamuk. Jajak pendapat itu mengungkapkan, mayoritas mereka mendukung penggunaan gas air mata, tasers, dan peluru plastik. Sepertiga responden bahkan mendukung penggunaan peluru sungguhan dalam menghadapi massa yang ganas seperti dalam kerusuhan tersebut.
Meskipun ada upaya-upaya polisi, hanya ada sedikit yang yakin bahwa para penjarah akan menghadapi pengadilan. Sebanyak 85 persen responden mengatakan, mereka percaya mayoritas para penjahat itu akan “lolos”.
Dalam perkembangan lain kerusuhan di Inggris itu, yang memasuki hari kelima kemarin, tiga orang keturunan Asia tergilas dan tewas oleh sebuah mobil di Birmingham, Rabu, saat mereka membela komunitasnya dari para penjarah. Kondisi di kota London sendiri telah mereda setelah kehadiran polisi meningkat, dari 6.000 menjadi 16.000, tetapi kerusuhan itu justru menyebar ke kota-kota lain.

Keruntuhan Partai Demokrat

Startegi politik adu domba yang dikembangkan oleh Nazaruddin dari tempat persembunyiannya kelihatannya semakin berhasil memporak-porandakan Partai Demokrat yang memang kurang solid tersebut,melalui media elektronika TV one dalam sebuah acara JLC para elite politik Partai Demokrat memperlihatkan belangnya saling mengecam satu dengan lainnya,terutama antara Ruhut Sitompul dan Amir Syarifuddin -Deni Kailimang.

Kedua kubu tersebut tampak jelas sudah retak laksana pozzail-pozzail yang sulit di rekontruksikan kembali, dimana Ruhud Sitompul dengan lantang mengecam kubu Amir Syarifuddin dan Deni Kailimang padahal kedua kubu Demokrat tersebut merupakan politisi-politisi “Bajing Loncat”yang bisa saja jika melihat karakteristik mereka masing-masing kedepan akan meloncat lagi kepartai politik lainnya.Mereka sudah saling menggombosi ,menelanjangi Partai Demokrat yang kini memang sudah goyah tersebut.

Ketaktegasan Ketua Pembina Partai Demokrat,Susilo Bambang Yudoyono(SBY)semakin menambah goyahnya Partai Demokrat itu sendiri,menyebabkan masalah skandal korupsi wisma atlet Seagames dan lain-lain yang dilakukan Nazaruddin,dan politisi Demokrat lainnya sebagaimana disebut oleh Nazarudin seperti Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum,Menpora Andi Malarangeng,Angelina Sondakh dan lain-lain tampaknya semakin merambah kemana-mana.

Kebohongan-kebohongan semakin terlihat jelas,bahwa sebelumnya mereka membiarkan Nazarudin pergi ke Singapore dengan alasan untuk berobat,dan kini mereka mengharapkannya kembali ke Indonesia sesuai dengan seruan SBY,padahal mereka sudah mengetahuinya bahwa sejak beberapa minggu lalu Nazarudin sudah tidak ada di Singapore.Hal sesuai dengan informasi Kementerian Luar Negeri Singapore yang dibenarkan oleh Julian Pasha,salah seorang juru bicara SBY.Nah,memang sengaja menyuruh Nazarudin pulang ke Indonesia ketika mengetahuinya bahwa dia sudah pergi dari negeri surga para koruptor dari Indonesia itu.

Memang bisa diprediksikan,bahwa Nazarudin tidak akan pulang ke Indonesia karena dia tidak mempercayai hukum di negeri ini.Soalnya sekiranya dia pulang tentu saja akan diperlakukan sebagaimana halnya terhadap Dajus,atau Susno Aji(mantan Kabereskrim)ataupun Antasari.Karenanya Nazaruddin bisa saja terus bernyanyi menenggelamkan nyainyian SBY dan para elite Partai Demokrat lainnya yang semakin sumbang kedengarannya tersebut.Bahkan kini Ketua Umum Partai Dempkrat,Anas Urbaningrum melaporkan kepada Polri bahwa Nazaruddin telah memfitnah atau mencemarkan nama baiknya.Tetapi mengapa Andi Malarangeng dan para elite politik Partai Demokrat lainnya belum mengikuti jejak Ketua Umumnya tersebut,sebagaimana mereka dahulu melakukannya terhadap aktifis Bendera karena menunduhnya menerima kucuran uang dari Bank Century.

Fenomena seperti itu bisa diprediksikan,bahwa Partai Demokrat sudah kalah sebelum memasuki babak-babak Pemilu tahun 2014,serta boleh jadi akan tercabik-cabik diterjang gelombang karena badai kencang Nazaruddin yang telah menunjuk OC.Kalinggis sebagai juru bicaranya.Berhasilkah Muhammad Nazaruddin dalam upaya menciptakan gelombang besar untuk menghempas Partai Demokrat ,sebuah partai yang telah didanainya sekaligus mencampakkannya hingga terhempas kenegeri orang.Muhammad Nazaruddin tentu saja tidak akan mempertanggung jawabkan sendirian sesuatu yang di lakukannya bersama-sama,karenanya ia bisa dipastikan akan terus menarik para elite politik Demokrat dan pihak-pihak lain yang terlibat untuk mempertanggung jawabkan semua skandal itu bersama-sama pula.Kita tunggu saja ,pasti kedepan semakin menarik .

Pelantikan Letjen TNI Pramono Edhie

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (30/6/2011), akan melantik Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, menggantikan Jenderal TNI George Toisutta.

“Betul, besok (hari ini) pelantikan Letjen TNI Pramono Edhie sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sekitar pukul 14.00 WIB di Istana,” kata Juru Bicara TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul di Jakarta, Rabu (29/6/2011).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengemukakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjuk Letjen TNI Pramono Edhie yang kini menjabat Pangkostrad sebagai orang nomor satu di matra darat pada Selasa (28/6/2011).

Penunjukan terhadap Pramono didasarkan pada pertimbangan profesional sesuai prestasi dan kinerja yang bersangkutan selama mengabdikan diri di TNI, khususnya TNI Angkatan Darat.

Pramono Edhie merupakan salah satu calon terkuat pengganti George Toisutta yang mulai pensiun pada Jumat (1/7/2011), selain Letjen TNI Budiman (Wakasad) dan Letjen TNI Marciano Norman (Komandan Kodiklatad).

Putra mantan Komandan Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD, kini Kopassus) Sarwo Edhie Wibowo (almarhum), yang juga adik Ibu Negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono itu, dinilai mumpuni dalam menduduki kursi nomor satu di matra darat.

Pramono Edhie pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Jenderal bintang tiga itu juga pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) pada 2008-2009. Lulusan terbaik Akademi Militer angkatan 1980 itu juga sempat menduduki posisi Pangdam III/Siliwangi di Jawa Barat pada 2009 sebelum menjabat sebagai Pangkostrad pada 2010.

Seusai pelantikan oleh Presiden, akan dilakukan serah terima jabatan KSAD pada Kamis (7/7/2011) di Markas Besar TNI Angkatan Darat.

Partai Tommy dan Euforia ORBA

Hasil survei Indo Barometer yang menilai Orde Baru (Orba) lebih baik daripada era Reformasi tidak membuat Partai Nasional Republik (Nasrep) melambung di mata masyarakat.

Meski Partai Nasrep dibentuk oleh putra mendiang mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, namun publik tidak serta-merta tersihir survei dan parpol tersebut.

Peneliti Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengaku kalau hasil penelitian tersebut tidak bisa dijadikan pijakan bahwa Nasrep juga dirindukan oleh masyarakat. “Terlalu jauh. Ini lompatan pemahaman yang salah besar,” kata Yunarto kepada INILAH.COM, Selasa (17/5/2011).

Menurutnya, hasil survei ini bukan berarti bahwa keluarga Cendana akan menjadi idola kembali. Tapi, hal ini karena sikap psikologis masyarakat yang menilai bahwa kondisi bangsa sekarang ini masih ada yang belum tercapai.

Sehingga, salah besar jika ada pihak atau orang-orang yang ingin mengusung lagi keluarga Soeharto dalam kancah politik. Apalagi meyakini akan mendapat simpati masyarakat yang tinggi.

Sebelumnya diberitakan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Indo Barometer, ditemukan mayoritas publik menyatakan bahwa kondisi saat Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto lebih baik dibandingkan dengan era Reformasi.

Padahal responden itu antara lain berusia 17 tahun yang tidak mengalami hidup di era Orde Baru ketika Soeharto berjaya atau memulai kekuasaannya

Keluarga Anggota DPR Ikut Kunker Bebani Kedutaan

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menyatakan seharusnya anggota DPR tidak membawa serta anggota keluarga saat melakukan tugas kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.

“Sungguhpun dengan biaya sendiri, tiketnya ditanggung sendiri, tapi diharapkan untuk tidak membawa keluarga saat tugas,” ujarnya ketika dihubungi, Selasa (26/4).
Menurutnya, keikutsertaan keluarga tidak hanya mengganggu optimalisasi kerja selama di negara tujuan, tetapi juga akan merepotkan para staf kedutaan yang mengatur rombongan anggota DPR selama kunjungan.

“Karena ini akan mengganggu proses kunjungan. Selain mengganggu optimalisasi, sedikit banyak membebani tugas staf kedutaan yang mengatur. Ini kembali ke niat dan nurani, janganlah menjadi beban staf kedutaan,” tuturnya.

Meskipun demikian, kata Taufik, tidak ada aturan yang melarang anggota dewan membawa anggota keluarga ke luar negeri. “Kita kembalikan pada kebijakan fraksi,” ujarnya.

Salah satu rombongan yang membawa keluarga adalah rombongan Komisi VIII yang berkunjung ke Australia. Rombongan yang dipimpin Abdul Kadir Karding dari F-PKB ini melakukan kunjungan pada 26 April-2 Mei mendatang. Wakil rakyat yang membawa keluarga antara lain Ahmad Zainuddin (F-PKS) membawa istri, Zulkarnaen Djabbar (F-PG) membawa istri, dan Abdul Razaq Rais (F-PAN) bersama anak.(MI/BEY)

Senjata Gerombolan Perampok

Perampokan bersenjata kian marak. Setelah perampokan Bank CIMB Medan 18 Agustus lalu, perampok bersenjata di Jakarta, terakhir kawanan perampok juga menggasak mesin ATM sebuah bank di Bukit Tinggi.

Kejadian yang terakhir itu berlangsung justru ketika aparat kita sedang siaga penuh mengawasi gerakan kelompok perampok Medan. Hebatnya mereka beraksi dengan senjata serbu seperti M16 dan AK-47.

Darimana mereka memperoleh senjata serbu seperti itu? Itulah yang menjadi pertanyaan besar selama ini. Laporan dari International Crisis Group menyebutkan bahwa sebagian senjata yang beredar di masyarakat bersumber dari gudang senjata polisi yang dibobol oleh anggota polisi sendiri. Pembobolan itu antara lain terjadi di gudang senjata Brimob di Lembang, Bandung.

Selain dari gudang, menurut laporan ICG, senjata juga diperoleh dari jalur perdagangan internasional. Dari Philipina hingga Thailand. ICG menelusuri kelompok yang disebut sebagai sebagai jalur Phuket, rute belanja tradiosional Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semenjak 1976.

Senjata juga bisa diperoleh dari Cipacing, perajin senapan angin tradisonal di Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa mereka lazim membeli laras afkiran dari PT Pindad di Bandung. Liputan lengkap soal sumber senjata itu baca di sini.

Manajemen PT Pindad membantah keras. Menurut Direktur Pindad Adi A Soedarsono, barang afkiran itu tak mungkin lolos keluar sebab semua karyawan saban hari diperiksa ketat saat keluar dari perusahaan itu. Bantahan Pindad baca di sini.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Iskandar Hasan, mengaku mengawas ketat setiap tempat yang diduga memproduksi senjata api ilegal. “Intelegen kami, Polres hingga Polsek mengawasinya secara ketat,”katanya. Tidak semua polisi, lanjutnya, boleh memegang senjata. Mereka harus melewati serangkaian tes, termasuk kejiwaan

Tamparan MK bagi SBY

Anggita Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Jamil, mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji menjatuhkan kredibilitas Presiden.

“Presiden harus bertanggung jawab karena SBY lalai dalam hal penggantian posisi jaksa agung. Hendarman tidak salah, yang salah itu adalah atasan Hendarman, yakni Presiden,” ujarnya, Rabu (22/9/2010).
Nasir lantas meminta pemerintah dalam waktu dua hari ini sudah menetapkan pengganti Hendarman. “Pekan depan, jaksa agung yang baru sudah harus ada yang definitif karena putusan MK itu final dan mengikat. Tidak ada alasan untuk menunda melantik jaksa agung yang baru pada Senin depan,” ujar Nasir.
Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan juga senada. Dia menilai Keputusan MK yang mengabulkan permohonan YUsril Ihza Mahendra adalah tamparan serius bagi pemerintahan SBY. SBY harus mengisi kekosongan dengan memilih Jaksa Agung yang kredibel untuk memperbaiki citranya.
“Keputusan Mahkamah Konstitusi tamparan bagi pemerintahan SBY karena keteledoran administrasi berakibat fatal secara hukum,” ujar Trimedya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9).
Akibat keputusan MK tersebut, menurut Trimedya kebijakan Hendarman tidak lagi memiliki kekuatan hukum. “Supaya tidak vakum, maka sebaiknya Presiden menunjuk Jaksa Agung adinterim,” terang Trimedya.
Trimedya meyakini keputusan ini tidak serta merta menguntungkan Yusril. Pasalnya, keputusan MK tidak membatalkan kebijakan Hendarman sebelum ditetapkan putusan MK hari ini.
“Tak terlalu banyak menguntungkan bagi Yusril, meskipun saya pikir dengan keputusan MK itu Yusril tidak bisa ditahan,” tutupnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan MK yang membuka fakta bahwa Jaksa Agung Hendarman Supanji tidak sah telah melukai hati rakyat. Presiden telah mempertaruhkan kredibilitasnya dengan lalai melantik Jaksa Agung.
“Presiden harus bertanggungjawab karena lalai dalam hal penggantian posisi Jaksa Agung Hendarman Supanji,” ujar anggota Komisi III DPR dari FPKS, Nasir Jamil, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9).
“Putusan MK ini telah menyebabkan kredibilitas Presiden merosot,” tegas Nasir.

Bukan Salah SBY
Partai Demokrat menilai Putusan MK bahwa Jaksa Agung ilegal bukan karena kesalahan Presiden yang lalai melantik Jaksa Agung. PD meyakini hal tersebut terjadi karena UU Kejaksaan Agung yang multitafsir.
“Ini bukan kelalaian Presiden dalam memaknai pasal-pasal tersebut tapi memang UU Kejaksaan Agung itu yang tidak memberikan kepastian,” ujar Ketua Komisi III DPR dari FPD, Benny K Harman, di Gedung DPR, Senayan, Rabu (22/9).
“Jadi apa yang dilakukan Hendarman selama ini sah sampai ada keputusan MK tersebut,” papar Benny.Benny berharap Presiden segera mencari Jaksa Agung yang baru untuk menjalankan fungsi Kejagung.

“Siapa yang harus menggantikan itu semua hak prerogatif Presiden, tapi yang jelas Presiden harus segera mengangkat penggantinya,” tutupnya.

Tetap Jaksa Agung
Menteri Sekretaris Negera Sudi Silalahi menegaskan, keputusan MK mencopot Jaksa Agung tidak berpengaruh pada jabatan Hendarman Supandji.
“Pertama, kami menghormati putusan MK tersebut, di situ menyatakan MK memutuskan jaksa agung itu sah, tidak ada kata-kata ilegal. Kami sudah menerima salinan amar putusannya. Selain itu dalam UU Kejaksaan disebutkan bahwa Presiden-lah yang berhak mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung,” ungkap Sudi.
Dengan demikian, kata Sudi, Hendarman tetap merupakan Jaksa Agung RI sampai dengan adanya pergantian yang dilakukan oleh Presiden. “Kata-kata ilegal itu muncul di luar persidangan, bukan perbincangan atau komentar dari Yusril atau siapa pun yang bisa menurunkan Jaksa Agung,” papar Sudi.
Sudi kukuh dengan pandangannya. “Siapa pun yang membicarakan itu, UU mengatakan yang memberhentikan jaksa agung itu adalah Presiden, tidak bisa oleh komentar atau wacana,” jawabnya.

Tak Terpengaruh
Penyidikan di Kejaksaan Agung tak terpengaruh oleh putusan MK yang mengabulkan uji materi tentang keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Penyidikan tetap jalan terus.
“Penyidikan jalan terus, nggak ada kaitannya. Penyidikan kewenangannya diatur dalam KUHAP,” kata Jaksa Agung Hendarman Supandji saat dicegat di kantornya di Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (22/9).
Namun demikian, Hendarman mengaku tidak akan mengeluarkan keputusan strategis pasca-putusan MK yang memenangkan permohonan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra tersebut.
“Tapi keputusan yang sifatnya strategis tidak akan saya jalankan,” janji Hendarman.
Bapak akan tahan Yusril? “Saya tidak akan mengambil keputusan yang sifatnya strategis,” Hendarman mengulang jawaban.
Saat ditanya apakah besok masih akan tetap ngantor, pria berkacamata ini mengiyakan. Namun dia mengaku kantornya kini sudah kosong. “Ngantor sih ngantor, tapi buku-buku udah nggak ada, sepi. kantor sudah kosong,”

Wajah Kepemimpinan Indonesia

Dengan penuh antusias dan apresiatif rakyat Indonesia menyambut film “Sang Pencerah”, film biografi karya Hanung Bramangtyo, yang menceritakan perjuangan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh pendiri Muhammadiyah yang berjiwa besar dan pantang menyerah.

Namun, kita tidak sedang mengulas soal isi film tersebut, tetapi berusaha mengangkat sebuah kenyataan di depan mata, bahwa mayoritas rakyat Indonesia sedang mencari seorang pemimpin yang pemberani, berjiwa
besar, dan sanggup melakukan terobosan untuk mengatasi persoalan bangsa sekarang ini.

“Pencerah” dapat diartikan sebagai pemimpin yang membawa terang bagi bangsanya, bukan pemimpin yang membawa bangsanya pada “kegelapan”. Sebab, selain perlu adanya perumusan cita-cita politik dan kemauan yang keras, setiap perjuangan juga memerlukan seorang pemimpin. Demikian pula dengan perjuangan sebuah bangsa, seperti dikatakan sendiri oleh Bung Karno dalam pidato Re-so-pim, memerlukan sebuah kepemimpinan nasional, sebab tanpa itu, perjuangan akan seperti tentara tanpa jenderal.

Seorang pemimpin nasional, meminjam perkataan Bung Karno lagi, bukan memimpin suatu partai atau suatu kabinet koalisi, melainkan harus memimpin suatu bangsa, dan bangsa itu bukan seperti satu kabinet
koalisi, ataupun satu partai.

Pada kenyataannya, kepemimpinan nasional sekarang ini sangat mirip dengan perkataan pepatah “jauh panggang dari api”, alih-alih dikatakan sebagai seorang pemimpin, banyak rakyat Indonesia yang merasa
tidak punya pemimpin. Antara lembaga negara terjadi cekcok dengan lembaga lain, seperti dalam kasus cicak versus buaya.

Kenapa bisa terjadi? Karena pemimpin nasional sekarang ini gagal melakukan apa yang dikatakan oleh Bung Karno sebagai “mengaktivir bangsa yang ia pimpin kepada perbuatan”. Rakyat merasa tidak “digerakkan” oleh pemimpinnya.

Pemimpin nasional saat ini, dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lebih banyak berkeluh kesah di hadapan rakyat, menyampaikan himbauan-himbauan, menyampaikan jangan ini-jangan itu, dan
lain-lain. Padahal, kalau hanya menyerukan rakyat pada sebuah perbuatan, tetapi kenyataannya tidak “mengaktivitir” rakyat dalam perbuatan, maka rakyat tidak akan bergerak untuk menjalankan perbuatan
itu.

Untuk mengaktivitir rakyat dalam perbuatan, seorang pemimpin perlu menjelaskan konsepsi-konsepsi dan melukiskan cita-cita politiknya, membangkitkan kepercayaan rakyat pada kemampuannya, dan sanggup
membangunkan kekuatan rakyat untuk mencapai tujuan politiknya.

Di sinilah letak sebagian besar persoalan, bahwa pemimpin nasional sekarang ini tidak memiliki konsepsi nasional, malah lebih banyak mengintrodusir konsepsi-konsepsi yang berbau asing; demokrasi liberal,
liberalisme ekonomi, dan lain sebagainya.

Akibat dari ketiadaan konsepsi itu, bangsa Indonesia kini menjadi terombang-ambingkan di tengah perubahan dunia yang sangat cepat, tidak memiliki kepribadian dan karakter nasional, dan menyaksikan keterpurukan
di segala bidang—politik, ekonomi, pertanahan dan kemananan, kesejahteraan rakyat, dan demokrasi.

Bagaimana kita bisa mendapatkan “pencerahan”, jikalau setiap hari hanya disajikan kejadian-kejadian memilukan; kemiskinan bertambah, biaya pendidikan mahal, kesehatan sulit diakses rakyat banyak, harga
sembako terus merangkak naik, kebebasan berkeyakinan tidak dapat dijamin negara, tidak ada perlindungan terhadap minoritas, pertikaian berbau SARA di mana-mana, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terabaikan di luar
negeri, dan lain sebagainya.

Padahal, sebagai seorang pemimpin yang seharusnya memimpin bangsa, maka pemimpin nasional sekarang mestinya mampu menyatukan keragaman (budaya, suku, agama, dll) ke dalam sebuah persatuan nasional yang kuat.
Karenanya, seorang pemimpin harus berani pasang badan untuk melindungi persatuan nasional, dan menjaga persatuan nasional itu seperti menjaga “biji matanya” sendiri.

Dan, rasa antusias dan penuh optimisme rakyat untuk menonton film biografi, juga ketertarikan rakyat untuk kembali kepada tokoh-tokoh pembebasan di masa lalu, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Amir
Syarifuddin, dsb, juga membaca buku-buku dan material-material mengenai tokoh-tokoh itu, ataupun adanya sebagian rakyat yang “lompat pagar” membanggakan pemimpin negara lain seperti Ahmadinejat, Hugi
Chavez, Evo Morales, dan Fidel Castro, adalah penjelasan yang gamblang bahwa rakyat sedang memimpikan lahirnya pemimpin nasional yang seperti itu.

Anda dapat menanggapi Editorial kami di: redaksiberdikari@yahoo.com

Anggaran Tambahan DPR Ditolak Kementerian Keuangan

Anggota DPR pernah meminta tambahan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri sebesar Rp 23 miliar pada APBNP 2010. Namun, permintaan ini tidak disetujui Kementerian Keuangan.

Berita ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh seperti dilansir dari situs resmi DPR. “Jadi, tidak betul adanya kenaikan anggaran dalam APBNP 2010 sampai Rp48 miliar,” kata dia. “Sehingga sampai sekarang, anggaran yang digunakan masih anggaran pada APBN tahun 2010.“

Alasan DPR mengajukan kenaikan anggaran? Ning menyatakan hal itu terkait dengan kenaikan target RUU inisiatif DPR. Awalnya, target RUU inisiatif DPR hanya mencapai 10. Namun dengan adanya Prolegnas (Program Legislasi Nasional), target RUU inisiatif DPR meningkat menjadi 36. “Dengan adanya perubahan target, maka seharusnya anggarannya pun juga ada penambahan, “ ungkap Ning.

Meskipun ada perubahan target pencapaian RUU, jumlah anggaran tidak ada kenaikan. Untuk menyiasati hal ini, pihaknya tengah melakukan efisiensi anggaran. “Agar semuanya bisa berjalan sesuai target.”

Mengenai tanggapan negatif masyarakat terkait dengan kunjungan kerja keluar negeri Komisi IV dan Komisi X di pertengahan tahun ini, Ning menyatakan kunjungan kerja tersebut, telah melalui prosedur, termasuk menyerahkan Term of Reference (TOR) kepada pimpinan dewan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap out put kegiatan.

Hal ini, menurut dia, sesuai dengan Keputusan Rapat Pimpinan DPR bahwa untuk melaksanakan kunjungan kerja keluar negeri dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi legislasi harus mengacu pada ketentuan Peraturan DPR tentang Tata Tertib Pasal 143 termasuk menyerahkan TOR kepada pimpinan Dewan

Mekanik Pesawat Sukhoi Rusia Ditemukan Meninggal

Ditemukan dua warga negara asing (WNA) asal Rusia yang tergabung dalam tim garansi (warranty) perakit pesawat Sukhoi meninggal dunia di Makassar. Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI Agus Supriatna di Makasssar, Senin, membenarkan adanya WNA asal Rusia yang meninggal dunia. “Mengenai kepastian meninggalnya itu belum bisa kita kabarkan karena masih dalam penyelidikan,” ujarnya.

Kedua warga Rusia itu yakni Alexander dan Voronim. Keduanya merupakan tim “warranty” yang tinggal di mess Lanud Hasanuddin. Kedua warga Rusia yang meninggal itu tiba di Lanud Hasanuddin Makassar sejak Minggu (5/9). Keduanya masuk dalam tim “warranty” yang beranggotakan 12 orang, sedangkan tim lainnya yakni tim “assembly”.

Dirinya mengetahui ada seorang anggota tim warranty yang meninggal dunia, yakni Alexander setelah anggota lainnya naik ke bus menuju Lanud Hasanuddin. Di atas bus itu, anggota yang mengabsen kemudian mengetahui jika salah seorang dari mereka belum naik ke bus sehingga tim lainnya mencarinya di kamar korban.

Setelah diperiksa di kamarnya, ditemukan Alexander meninggal dunia di bawah kolong tempat tidurnya kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk diperiksa. Sedangkan Voronim meninggal dunia karena terkena serangan jantung setelah tim dokter melakukan pemeriksaan.

Danlanud mengaku jika dirinya sudah berkoordinasi dengan Mabes TNI AU dan juga Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia melaporkan adanya warga Rusia yang meninggal dunia tersebut. Ia juga meminta izin untuk pemeriksaan lebih lanjut (otopsi) kepada Dubes Rusia untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian kedua WNA Rusia tersebut. “Kita sudah koordinasi dengan Kedubes Rusia meminta izin pemeriksaan otopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya,” katanya.

Menurut Rencana, lanjut Danlanud, kedua jenazah itu akan dijemput keluarganya dengan menggunakan pesawat Antonov dari Lanud Hasanuddin Makassar menuju Rusia.

Sebelumnya, para tim teknisi dari Rusia ini akan berada di Lanud Hasanuddin Makassar selama satu tahun untuk menyempurnakan pesawat tempur Sukhoi jenis SU-27 SKM dan SU-30 MK 2. Kedua pesawat tempur canggih itu akan memperkuat Skuadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin sebagai “home base” kedua pesawat tempur tersebut. Kedua pesawat itu merupakan buatan dari Komsomolsk Amure Arcraft Production Association Rusia.