Tamparan MK bagi SBY


Anggita Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Jamil, mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji menjatuhkan kredibilitas Presiden.

“Presiden harus bertanggung jawab karena SBY lalai dalam hal penggantian posisi jaksa agung. Hendarman tidak salah, yang salah itu adalah atasan Hendarman, yakni Presiden,” ujarnya, Rabu (22/9/2010).
Nasir lantas meminta pemerintah dalam waktu dua hari ini sudah menetapkan pengganti Hendarman. “Pekan depan, jaksa agung yang baru sudah harus ada yang definitif karena putusan MK itu final dan mengikat. Tidak ada alasan untuk menunda melantik jaksa agung yang baru pada Senin depan,” ujar Nasir.
Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan juga senada. Dia menilai Keputusan MK yang mengabulkan permohonan YUsril Ihza Mahendra adalah tamparan serius bagi pemerintahan SBY. SBY harus mengisi kekosongan dengan memilih Jaksa Agung yang kredibel untuk memperbaiki citranya.
“Keputusan Mahkamah Konstitusi tamparan bagi pemerintahan SBY karena keteledoran administrasi berakibat fatal secara hukum,” ujar Trimedya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9).
Akibat keputusan MK tersebut, menurut Trimedya kebijakan Hendarman tidak lagi memiliki kekuatan hukum. “Supaya tidak vakum, maka sebaiknya Presiden menunjuk Jaksa Agung adinterim,” terang Trimedya.
Trimedya meyakini keputusan ini tidak serta merta menguntungkan Yusril. Pasalnya, keputusan MK tidak membatalkan kebijakan Hendarman sebelum ditetapkan putusan MK hari ini.
“Tak terlalu banyak menguntungkan bagi Yusril, meskipun saya pikir dengan keputusan MK itu Yusril tidak bisa ditahan,” tutupnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai putusan MK yang membuka fakta bahwa Jaksa Agung Hendarman Supanji tidak sah telah melukai hati rakyat. Presiden telah mempertaruhkan kredibilitasnya dengan lalai melantik Jaksa Agung.
“Presiden harus bertanggungjawab karena lalai dalam hal penggantian posisi Jaksa Agung Hendarman Supanji,” ujar anggota Komisi III DPR dari FPKS, Nasir Jamil, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9).
“Putusan MK ini telah menyebabkan kredibilitas Presiden merosot,” tegas Nasir.

Bukan Salah SBY
Partai Demokrat menilai Putusan MK bahwa Jaksa Agung ilegal bukan karena kesalahan Presiden yang lalai melantik Jaksa Agung. PD meyakini hal tersebut terjadi karena UU Kejaksaan Agung yang multitafsir.
“Ini bukan kelalaian Presiden dalam memaknai pasal-pasal tersebut tapi memang UU Kejaksaan Agung itu yang tidak memberikan kepastian,” ujar Ketua Komisi III DPR dari FPD, Benny K Harman, di Gedung DPR, Senayan, Rabu (22/9).
“Jadi apa yang dilakukan Hendarman selama ini sah sampai ada keputusan MK tersebut,” papar Benny.Benny berharap Presiden segera mencari Jaksa Agung yang baru untuk menjalankan fungsi Kejagung.

“Siapa yang harus menggantikan itu semua hak prerogatif Presiden, tapi yang jelas Presiden harus segera mengangkat penggantinya,” tutupnya.

Tetap Jaksa Agung
Menteri Sekretaris Negera Sudi Silalahi menegaskan, keputusan MK mencopot Jaksa Agung tidak berpengaruh pada jabatan Hendarman Supandji.
“Pertama, kami menghormati putusan MK tersebut, di situ menyatakan MK memutuskan jaksa agung itu sah, tidak ada kata-kata ilegal. Kami sudah menerima salinan amar putusannya. Selain itu dalam UU Kejaksaan disebutkan bahwa Presiden-lah yang berhak mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung,” ungkap Sudi.
Dengan demikian, kata Sudi, Hendarman tetap merupakan Jaksa Agung RI sampai dengan adanya pergantian yang dilakukan oleh Presiden. “Kata-kata ilegal itu muncul di luar persidangan, bukan perbincangan atau komentar dari Yusril atau siapa pun yang bisa menurunkan Jaksa Agung,” papar Sudi.
Sudi kukuh dengan pandangannya. “Siapa pun yang membicarakan itu, UU mengatakan yang memberhentikan jaksa agung itu adalah Presiden, tidak bisa oleh komentar atau wacana,” jawabnya.

Tak Terpengaruh
Penyidikan di Kejaksaan Agung tak terpengaruh oleh putusan MK yang mengabulkan uji materi tentang keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Penyidikan tetap jalan terus.
“Penyidikan jalan terus, nggak ada kaitannya. Penyidikan kewenangannya diatur dalam KUHAP,” kata Jaksa Agung Hendarman Supandji saat dicegat di kantornya di Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (22/9).
Namun demikian, Hendarman mengaku tidak akan mengeluarkan keputusan strategis pasca-putusan MK yang memenangkan permohonan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra tersebut.
“Tapi keputusan yang sifatnya strategis tidak akan saya jalankan,” janji Hendarman.
Bapak akan tahan Yusril? “Saya tidak akan mengambil keputusan yang sifatnya strategis,” Hendarman mengulang jawaban.
Saat ditanya apakah besok masih akan tetap ngantor, pria berkacamata ini mengiyakan. Namun dia mengaku kantornya kini sudah kosong. “Ngantor sih ngantor, tapi buku-buku udah nggak ada, sepi. kantor sudah kosong,”

Perihal simpelbisnis
I am make this blog for business and money

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: