Nasionalisme dan Ukhuwah


Bulan puasa ini Media nasional Indonesia memblow up ketegangan antara
Indonesia dan Malaysia. Padahal negeri
serumpun ini sama-sama sedang melakukan puasa. Puasa secara bahasa artinya
menahan. Anehnya nuansa puasa ini tidak nampak dalam pemeberitaan media
Indonesia.

Pemerintah Malaysia mendesak pemerintah Indonesia untuk menindak tegas para
demonstran yang melemparkan tinja ke Kedubes Malaysia di Jakarta. Kini
pemerintah Malaysia juga mengingatkan media Indonesia terkait aksi
anti-Malaysia yang marak belakangan.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Datuk Seri Anifah Aman mengatakan,
media khususnya pers Indonesia seharusnya tidak terlalu membuat sensasi, Melainkan harus melaporkan sesuai fakta.
“Jangan memberikan gambaran tidak akurat di mana warga Indonesia disiksa
dan dibunuh di sini,” cetus Anifah seperti dilansir harian Malaysia, The Star, Jumat (27/8).
“Dan saya belum membaca satu berita pun dari Indonesia tentang orang-orang
yang mengutuk aksi pembakaran dan pelemparan tinja ke bendera Malaysia,”
“Saya ingin melihat itu karena hanya dengan begitu saya akan memiliki
respek pada media di Jakarta,” imbuhnya.
Anifah juga kembali menekankan agar otoritas Indonesia menindak para demonstran
yang berulah.

“Meskipun kami tidak akan memberitahu apa yang harus dilakukan Indonesia,
kami yakin tindakan harus diambil terhadap mereka yang melakukan pelanggaran
dan otoritas di sana harus bertindak untuk mencegah aksi kotor lainnya terulang,”
tegas Anifah.
Pada 23 Agustus lalu, sekelompok demonstran yang menamakan diri Benteng
Demokrasi Rakyat (Bendera) melakukan aksi pelemparan tinja ke Kedubes Malaysia.
Aksi tersebut sontak menuai kemarahan pemerintah dan publik Malaysia.
Provokasi media ini membuat sebagian kalangan masyarakat pun seperti mabuk
kepayang nasionalisme. Aksi-aksi protes, pernyataan-pernyataan politiknya dan
tulisan tajam, para penyulut nasionalisme anti-malaysia seperti melemparkan api
pada ranting basah. Tidak menyala.

Seperti diungkap di atas, Indonesia dan Malaysaia yang serumpun dan
seakidah sedang menunaikan ibadah puasa. Merasa bahwa kepentingannya tidak
berkaitan langsung dengan seruan anti-Malaysia itu, sebagian besar rakyat kita
tetap menyibukkan diri pada persoalan pribadi, yaitu persoalan memenuhi
kebutuhan ekonomi dan material lainnya. Disisi lain, kaum nasionalis kemarin sore ini tidak mengetahui, bahwa
berbagai persoalan ekonomi dan politik di dalam negeri, misalnya kemiskinan, pengangguran,
korupsi, dan sebagainya, telah membuat massa rakyat kehilangan sedikit
kebanggaan nasionalnya.

Rakyat merasa tidak diajari membela negara, karena pemimpin mereka juga
telah menjual negera kepada kepentingan asing. Lewat hutang dan bantuan ini dan
itu, yang ujung-ujungnya kekayaan alam Indonesia diborong oleh pihak asing.
Masalah di dalam negeri terlalu banyak.
Pemimpin yang lemah, birokrat yang korup dan oknum Polisi yang main suap
membuat rakyat merasa tidak terlindungi. Ketidakjelasan dalam bidang ekonomi
dan politik, sedikit demi sedikit telah memudarkan kepercayaan rakyat terhadap
pemerintahan SBY dan kebijakan kepemimpinannya. Ada jurang yang terlalu lebar
antara tuntutan moral rakyat untuk berjuang dan realita.

Realitanya, kolonialisme dan imperialism justru melekat dalam pemerintahan
nasional di Indonesia. Terang-terangan menerapkan blue print kebijakan neoliberal
secara konsisten, sama artinya pemerintahan SBY-Budiono merupakan perpanjangan
tangan dari kepentingan neo-kolonialisme dan imperialisme.
Nasionalisme diartikan dengan sangat sempit dan cenderung chauvinis. Tidak
ada sama sekali hubungannya dengan nasionalisme. Nasib apa yang perlu
diperbaiki? Ekspresi itu bisa karena arogan, Bahkan bisa karena dengki, karena
Malaysia bisa lebih maju.
Ketua DPR Marzuki Alie mendukung kecaman Malaysia kepada pers Indonesia
yang dinilai memprovokasi keadaan sehingga konflik memanas antara Indonesia dan
Malaysia.
Menurut dia, pers Indonesia hanya tertarik membuat berita yang menciptakan
konflik satu sama lain.

“Dia hanya menyampaikan kebebasan pers yang cenderung memprovokasi.
Kita tahu lagi kalau pers lebih suka dengan berita yang bisa memancing konflik
satu sama lain,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/8).
Ia mengeluhkan pers tidak pernah memberitakan hal penting di DPR. Ia
meminta agar pers mengkoreksi diri dengan pernyataan Malaysia tersebut.
“Kita tahu lagi bagaiman itu. Kita harus menyadari sendiri. Berita di
DPR saja yang penting-penting tidak diberitakan,” cetusnya.
Ia sendiri menyangsikan Malaysia akan mau meminta maaf atas tindakannya
yang mengintersepsi aparat KKP yang sedang bertugas di perairan Indonesia.
Menurut dia, hal itu diakibatkan batas wilayah yang belum jelas hingga
sekarang.

Ia sendiri cenderung tidak mendukung wacana interpelasi yang digulirkan
oleh sebagian anggota dewan karena dinilai tidak mencerminkan keputusan DPR
sebagai institusi. Ia hanya menunggu realisasi dari wacana tersebut.
“Ini kan ketidakjelasan masalah perbatasan. Selesaikan dulu masalah
perbatasan. Kalau masalah perbatasan tidak jelas apa dia mau minta maaf,”
sahutnya pesimistis.
Meski begitu, tidak bijak bila mendiamkan berbagai pelanggaran Malaysia
terhadap kedaulatan dan kemanusiaan rakyat Indonesia. Persoalannya adalah kepada
siapa protes itu paling utama diarahkan. Analoginya penghuni harus marah tidak
saja kepada perampok yang telah menjarah harta miliknya, melainkan juga kepada
penjaga rumah yang membiarkan perampokan itu terjadi dengan begitu mudah.
Pemerintah SBY bertanggung-jawab atas berbagai pelanggaran territorial yang
terjadi; bertanggung-jawab terhadap 345 WNI yang terancam di hukum mati di
Malaysia; bertanggung jawab atas berbagai kasus kekerasan terhadap TKI
Indonesia di Malaysia, dan lain sebagainya.

Selama ini SBY diam dan berlindung dibalik statemen pembantu-pembantunya,
padahal tugas Menlu hanya 10 % dan di luar itu ada Menkopolhukam, ada Menteri
Pertahanan, Menteri Kelautan dan ada Panglima TN. I
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto,
Senin (23/8), membenarkan bahwa kawasan perairan tempat terjadinya insiden
penangkapan tiga aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh
Kepolisian Diraja Malaysia beberapa waktu lalu adalah wilayah yang memang masih
dipersengketakan oleh kedua negara.
Dengan begitu, menurut Djoko, seharusnya tidak boleh terjadi satu pihak
pun, baik Indonesia maupun Malaysia, mengklaim wilayah perairan itu sebagai
teritorialnya, apalagi sampai terjadi insiden penangkapan seperti menimpa
ketiga aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.
Hal itu disampaikan Djoko seusai menggelar rapat koordinasi bidang politik
dan keamanan, yang diikuti antara lain oleh Menteri Luar Negeri Marty
Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan Freddy
Numberi, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Laksamana Agus Suhartono.

“Memang benar beberapa wilayah laut seperti Selat Malaka, di antara
Pulau Bintan dan Johor, di dekat Kepulauan Natuna Selatan, dan di dekat Selat
Sulawesi, perjanjian perbatasan (laut) dengan Malaysia belum selesai,”
ujar Djoko.
Namun, lanjut Djoko, bukan berarti kedua negara belum pernah melakukan
perundingan. Selama ini sejumlah langkah perundingan telah digelar, seperti
pada 1979, tahun 1995, dan terakhir digelar pada Oktober 2009.

Di sisi lain, memang Malaysia kerap memasok barang-barangnya ke wilayah
Kalimantan Barat, seperti Gula atau Ayam. Tapi, rakyat Indonesia di sekitar
perbatasan merasa diuntungkan. Ketika harga gula 1 kg di Indonesia Rp 11.000,
Malaysia justru menjualnya seharga Rp 9000.
Pendek kata, kita akan terus mendesak SBY untuk bertindak tegas terhadap

Malaysia. Kita membutuhkan kepemimpinan nasional yang memperjuangkan
kemandirian nasional di bidang politik, ekonomi, dan budaya.
Persoalannya sederhana saja, Indonesia membutuhkan pemimpin yang punya
nyali. Harus ada keputusan yang berani untuk menetapkan batas-batas wilayah
Indonesia.
China melakukan ini di Laut China Selatan untuk berebut klaim Kepulauan
Spratly. Hal ini membuat ngeri kapal Filipina dan Vietnam. Inilah yang ditiru
Malaysia dalam kasus Sipadan dan Ligitan.

Nah Bulan puasa ini akan segera berakhir, Indonesia yang mayoritas muslim
demikian pula dengan Malaysia. Rakyatnya akan merayakan Idul Fithri. Artinya
rakyat yang serumpun ini, yang di Malaysia banyak orang Riau, Jawa, Aceh dan
seterusnya. Tentu akan merayakan dan bermaafan. Boleh jadi ada yang tidak
senang bila kedua bangsa ini bersatu. Sudah tentu yang tidak senang itu bukan
dari kalangan muslim. Mari rayakan bulan suci ini dengan saling bermaafan.

Iklan

Perihal simpelbisnis
I am make this blog for business and money

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: