Pemberantasan Kemiskinan Model Baru


SETELAH sekian lama “puasa bicara”, –seperti pengakuannya
kepada media massa, Wapres Budiono tiba-tiba tampil untuk mengumumkan
sebuah proyek yang sangat bombastis, yaitu percepatan pemberantasan
kemiskinan. Dengan berbekal pada Perspres 15/2010, sebuah tim yang
dipimpin oleh Budiono sendiri telah terbentuk, yaitu: Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang sekretariatnya pun
berada di belakang kantor Wapres.


Ini seperti hembusan angin surga yang ditiupkan oleh sang Dewa. Sejak
kemerdekaan hingga sekarang, usaha-usaha untuk menghapuskan kemiskinan
selalu mendapatkan prioritas, sebagai prasyarat penting untuk mencapai
kemakmuran dan keadilan Sosial. Untuk itu, seperti berulang-kali
dikatakan founding father, tujuan kemerdekaan menghendaki pelikuidasian
seluruh peninggalan sistim kolonialistik, termasuk di lapangan ekonomi.

Namun, akibat diselewengkannya tujuan kemerdekaan itu, upaya-upaya untuk
melikuidasi ekonomi kolonial belum berhasil hingga sekarang. Kenyataan
di lapangan ekonomi menunjukkan, bahwa sebagian besar ekonomi nasional
dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar asing, sementara rakyat hanya
mendapatkan bagian terkecil dari sumber-sumber ekonomi tersebut.
Sejumlah lapangan ekonomi yang strategis, misalnya pertambangan,
perbankan, transportasi, kelistrikan, dsb, telah diserahkan dan dikuasai
modal asing.

Akibat dari pengelolaan ekonomi yang bertumpu atau didikter dari luar
(asing), proses kegiatan ekonomi sedikit sekali meninggalkan “nilai
tambah” di dalam negeri, malahan sebagian besar terangkut ke luar
negeri. Sebagai perbandingan mengenai hal ini, dalam Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia, ekonomi nasional atau rakyat (UMKM) yang
berjumlah 40,1 juta (99,8%) dari total pelaku ekonomi hanya menikmati
39,8% dari PDB, sementara korporasi besar asing menikmati hingga 60,2%.
Dalam hal pasar, ekonomi nasional atau ekonomi rakyat hanya menempati
20% pangsa pasar nasional, sementara korporasi besar asing dan domestik
menguasai 80%.

Lantas, “angin surga” apa yang ditawarkan oleh program TPN2K?
Menurut penjelasan dalam website TNP2K, program penanggulangan
kemiskinan akan dijalankan berdasarkan tiga aras; bantuan dan
perlindungan social, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan usaha
mikro dan kecil. Pada waktu bersamaan, pemerintah menyediakan anggaran
sebesar Rp.55 Trilyun untuk menunjang program ini, meliputi program
bantuan social sebesar Rp30 T, pemberdayaan masyarakat Rp15 T, dan
pemberdayaan usaha mikro sebesar Rp10T.

Jika ditelusuri lebih jauh lagi, maka “jurus” baru pemerintah
ini tidak lebih seperti `program belas kasihan’, yang jangkauan
dan efektifitasnya tidak akan sanggup mengatasi persoalan struktural
dari kemiskinan itu sendiri. Apalagi, secara konsep dan filosofis,
proyek kemiskinan sekedar dilihat sebagai persoalan `temporer’,
yakni sekedar angka-angka statistik.

Karena sudah begitu, maka sejak awal program ini sudah mengandung
masalah;pertama, Karena cara pandangnya soal kemiskinan sangat dangkal,
maka acuan datanya pun sebagian besar mengikuti garis besar angka-angka
yang sudah diputuskan BPS. Kedua, TPN2K tidak mengantongi peta dan data
lengkap mengenai kemiskinan; seperti apa kemiskinan itu? Dimana sebaran
geografisnya? Dan siapa saja mereka? Ketiga, Pendekatannya masih metode
`jaring’, yakni menjaring yang paling miskin (kemiskinan
absolut), sementara yang potensi jatuh miskin tidak tersentuh sama
sekali.

Pepatah Tiongkok Kuno mengatakan, “Beri saya seekor ikan dan saya
makan selama satu hari. Ajari saya memancing dan saya akan makan seumur
hidup.” Seharusnya, ketika hendak menghilangkan kemiskinan, maka
rakyat harus didekatkan dengan akses sumber ekonomi dan proses
pengelolaannya. Pertama, pemerintah harus melikuidasi sepenuhnya
sisa-sisa ekonomi kolonial dan mengembalikan seluruh sumber daya alam ke
tangan rakyat ( Pasal 33 UUD 1945).Kedua, pemerintah harus segera
menghidupkan sector real dengan pembangunan dan penguatan industry dalam
negeri. Selain itu, bersamaan dengan hal di atas, pemerintah juga
semestinya mulai merombak kontrak karya di sector energi dan SDA yang
merugikan, melakukan moratorium pembayaran utang luar negeri, dan
menggelontorkan dana sebesar-besarnya untuk pendidikan dan kesehatan
rakyat.

Anda dapat menanggapi editorial kami di: redaksiberdikari@yahoo.com

Perihal simpelbisnis
I am make this blog for business and money

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: