Jamkesmas Bagi Buruh!


Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (RUU BPJS) sedang dibahas oleh DPR untuk diajukan ke Pemerintah RI. RUU BPJS akan menjadi pelaksana dari UU No 40/2004 yang berwatak kolonial, yaitu mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk membayar iuran wajib dan mewajibkan pemberi kerja untuk memungut iuran pada pekerja.

Padahal, sejak 2008 Pemerintah RI Cq Departemen Kesehatan menjalankan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang cakupan pelayanannya,— cuma-cuma pada 76,4 juta rakyat miskin dan hampir miskin
diseluruh Indonesia. Pelayanan kesehatan yang menangani semua keluhan penyakit ini berlaku di seluruh puskesmas dan rumah-rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia.

Berbeda dengan sistim asuransi yang masih memungut premi dan iuran, dalam Jamkesmas yang bukan asuransi, pemerintah membayar semua kebutuhan medis pasien sehingga tidak lagi dipungut biaya, baik untuk rawat
jalan maupun rawat inap di kelas III, berlaku untuk semua obat dan peralatan rumah sakit, konsultasi dokter, semua tindakan medis.

Kebijakan dan program dalam pemerintahan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Menkesnya, DR. Dr Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K) ini adalah pertama sekali, semenjak Indonesia berdiri,— pemerintah serius mengambil tanggung jawab menangani langsung pembiayaan kesehatan rakyat ditengah-tengah kuatnya arus masuknya neoliberalisme yang mendorong privatisasi diberbagai bidang dan memiskinkan rakyat.

Jelas sekali program ini sangat menolong rakyat yang sudah lama kesulitan menghadapi mahalnya biaya pengobatan di rumah-rumah sakit. Jutaan nyawa tertolong dari kematian yang disebabkan penyakit menular, penyakit
kronis, penyakit degeneratif dan korban bencana alam.Dengan program ini standarisasi pembiayaan rumah sakit
menjadi lebih pasti dan mendorong diberlakukannya standarisasi biaya pelayanan medis. Sistim pembayaran kapitasi pada puskesmas memastikan pelayanan kesehatan masyarakat ditingkatan desa hingga kecamatan. Uang muka didistribusikan pada rumah sakit sebelum rumah-rumah sakit melayani pasien. Setiap klaim tagihan
rumah sakit dibayar langsung pada rumah sakit. Semua proses pembayaran dilakukan bukan oleh Departemen Kesehatan tetapi dari kas negara dibayar langsung ke rumah-rumah sakit agar tidak ada celah korupsi.

Angkatan Kerja Indonesia

Data BPS, Mei 2010 menggambarkan, Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 116 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 107,41 juta orang.

 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 7,41 persen. Penurunan jumlah pekerja terjadi di Sektor Pertanian sebesar 200 ribu orang (0,47 persen) dan Sektor Transportasi sebesar 130 ribu orang (2,19 persen).

 Pada Februari 2010, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak 30,72 juta orang (28,61 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 21,92 juta orang (20,41 persen) dan berusaha sendiri sejumlah 20,46 juta orang (19,05 persen).

 Pada Februari 2010, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 55,31 juta orang (51,50 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sebesar 2,89 juta orang (2,69 persen) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 4,94 juta orang (4,60 persen).

Sementara itu hingga september 2009, sebanyak 27,2 Juta buruh menyetor persentasi gajinya pada PT Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek). PT. Asuransi Kesehatan (Askes) hingga akhir tahun 2009 berhasil menghimpun premi sebesar Rp 4 triliun dari 16,2 juta pegawai negeri sipil (PNS) serta pensiun pegawai negeri se Indonesia. Premi yang dipungut dari gaji PNS sebesar Rp 30.000 per jiwa per bulan.

Namun pelayanan bagi buruh dan PNS sangat jauh dibandingkan dengan rakyat miskin yang ditanggung oleh program Jamkesmas. Kedua perusahaan asuransi milik negara ini tidak membebaskan 100% dari biaya kesehatan buruh dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, tidak semua penyakit dicakup oleh PT Askes dan PT Jamsostek.

II. PERSOALAN

Walaupun program Jamkesmas ini sudah berjalan, namun berbagai persoalan menghadang pelayanan kesehatan rakyat apabila RUU BPJS disahkah dan UU Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No 40/2004 di jalankan.

Apabila UU BPJS dan UU Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No 40/2004 ini berlaku maka pembebasan biaya
bagi rakyat miskin dan hampir miskin lewat program Jamkesmas akan dihapus oleh sistim asuransi dalam UU SJSN No 40/2004, karena seluruh rakyat termasuk buruh diwajibkan membayar premi.

 Negara Pungut Iuran dari Rakyat

Dalam rumusan UU Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No 40/2004, Pasal 17 ayat (1) yang mewajibkan setiap orang untuk membayar iuran. “Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan  persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.”

 Pasal ini jelas berpotensi akan merugikan hak setiap warga negara. Hal ini sangat jelas bertentangan jika memperhatikan rumusan Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, “Perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

 Selain itu, Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menegaskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

 Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh
negara Republik Indonesia.”

 Pasal 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”           

 Negara Sahkan Pemerasan Buruh

Kedua,
Dalam Pasal 17 ayat (2) UU Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No 40/2004 ditegaskan “Setiap pemberi kerja wajib
memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada badan penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala.”

 Pasal ini
sesungguhnya sedang melakukan tindakan pelimpahan beban dan tanggungjawab negara kepada warga negara dan sektor swasta yakni perusahaan pemberi kerja.

 Dengan
demikian negara mengijinkan dan melegitimasi pungutan dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerjanya, yang sudah pasti membebani dan mengintimidasi pekerja (pemerasan), seperti sistem yang masih berlaku hingga saat ini. Padahal pungutan terhadap pekerja sebagaimana yang dilakukan selama ini oleh perusahaan asuransi JAMSOSTEK telah terbukti memberatkan pekerja, khususnya mereka yang memiliki upah rendah.

 Dana yang dipungut dari para pekerja tidak dikelola secara demokratis dan transparan. Perusahaan-perusahaan asuransi menggunakan dana pekerja untuk kepentingan bisnis yang hasilnya tidak terbukti dibagikan kepada pekerja.

 Hampir separuh pekerja di Indonesia adalah pekerja miskin, pada tingkat upah rata-rata pekerja yang berlaku sekarang, jika dibagikan kepada rata-rata anggota keluarga pekerja, lebih dari 45 persen rumah tangga pekerja dan anggota keluarganya memiliki pendapatan perkapita dibawah 2 US $ per hari. 

 III. JALAN KELUAR
BAGI KESEHATAN RAKYAT

 Jalan keluar mendesak bagi perbaikan kesehatan rakyat adalah dengan mengembalikan orientasi pembangunan kesehatan rakyat pada tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah sesuai dengan UUD 45 Pasal 28 H yang berbunyi bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

 Kewajiban negara dan pemerintah untuk mengurus langsung masalah kesehatan rakyat khususnya rakyat miskin juga tercantum dalam UUD 45 Pasal 32 yang berbunyi bahwa Fakirmiskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

 Untuk menjalankan perintah UUD 45, maka negara dan pemerintah harus segera mengambil alih secara penuh tugas
pelayanan kesehatan dengan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis : 

1.    PERPU JAMKESMAS

Untuk memastikan kewajiban negara tersebut maka sudah seharusnya pemerintah segera mengatasi persoalan kesehatansecara strategis dengan menunda pembahasan RUU BPJS dan menunda pelaksanaan UU
40/2004 tentang SJSN. Sebagai pengganti, pemerintah  perlu segera mengeluarkan peraturan pengganti
Undang-undang (Perpu) Jamkesmas yang akan memayungi Progam Jamkesmas sebelum
terbitnya undang-undang yang lebih kuat.

 Pelaksana Program Jamkesmas harus tetap ada ditangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan
dinas-dinas kesehatan di propinsi dan daerah yang memang bertanggung jawab secara penuh mengurus kesehatan rakyat.

 Alokasi dana Jamkesmas tetap beradadi Kas Negara yang dikirimkan langsung ke puskesmas dan rumah sakit dengan
sistim kapitasi maupun tagihan.

 2. ALOKASI Rp 24 TRILIUN

Pemerintah perlu segera memutuskan kebijakan anggaran pro rakyat dengan menyediakan alokasi dana APBN sebesar Rp 24 Triliun untuk 1 tahun agar mencakup pelayanan kesehatan seluruh rakyat Indonesia sehingga dapat membebaskan (menggratiskan)
seluruh rakyat yang berobat ke seluruh puskesmas dan di kelas III seluruh rumah sakit pemerintah diseluruh Indonesia untuk semua penyakit.

 Angka Rp 24 Triliun tersebut berdasarkan hitungan premi yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 8000/orang x
12 bulan x 240 juta orang = Rp 23,040 Trilun dibulatkan menjadi Rp 24 Triliun untuk pelayanan penyakit degeneratif seperti thalasemia, kanker lainnya autis serta penyakit kejiwaan. (DKR, 2010)

 Kebijakan anggaran ini juga akan menyelesaikan persoalan pendataan orang miskin yang tidak valid selama ini
untuk kebutuhan penerima Jamkesmas. Sehingga tidak dibutuhkan lagi pembuatan dan distribusi kartu Jamkesmas yang selama ini banyak menelan biaya besar dan diselewengkan dari aparat desa sampai nasional dan oleh pihak ketiga yang selama ini ditugaskan mengurus pembuatan kartu Jamkesmas.

 Kebijakan ini juga menghentikan pemotongan gaji buruh dan karyawan yang semakin memberatkan hidup oleh
BUMN-BUMN yang menjalankan asuransi namun menterlantarkan pasien karena tidak menanggung pembiayaan semua penyakit dan tidak di semua rumah sakit.

 Kebijakan ini juga akan mengakhiri korupsi anggaran APBD diberbagai daerah yang menjalankan program Jamkesda
dengan sistim asuransi yang menarik premi dan iuran tanggungan dari masyarakat baik yang dilakukan atas nama badan pelaksana ataupun yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi yang mengejar laba.

 Bagi rakyat yang mampu membayar asuransi kesehatan dan ingin mendapatkan pelayanan tambahan, bisa menambah
fasilitas dengan ikut serta dalam program asuransi. Pemerintah tidak perlu melarang perusahaan asuransi swasta maupun BUMN yang tetap melayani kesehatan masyarakat sebagai bisnis mencari keuntungan. Namun pemerintah tidak boleh lepas tangan dan menyerahkan kesehatan rakyat Indonesia menjadi ajang bisnis perusahaan-perusahaan asuransi.

 IV. PENUTUP

 Dibandingkan dengan Amerika, Indonesia sudah menjalankan program Jamkesmas dari tahun 2008 yang mencakup
76,4 juta rakyat miskin dan hampir miskin. Amerika baru pada tahun 2010 menyelesaikan UU Kesehatan yang menetapkan kewajiban negara untuk mengurus 40 juta orang miskinnya dan mengatur agar perusahaan asuransi tidak
menterlantarkan pasien miskin, sehingga rumah sakit tidak lagi menolak pasien. Keberhasilan Presiden Barrack Obama merubah paradigma liberal menjadi tanggung jawab negara di Amerika ini seharusnya mendorong semangat pemerintah Indonesia menuntaskan pencakupan penuh bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sebaliknya,–menarik mundur tanggung jawab negara dan diserahkan pada pihak ketiga sebagai Badan Pelaksana Jaminan Sosial.

 Dengan berpegang pada UUD’45 dibutuhkan keberanian dan keseriusan pemerintah untuk mengeluarkan Perpu
Jamkesmas dengan menyediakan Rp 24 Triliun,— maka pemerintah dapat melanjutkan program Jamkesmas yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Kesehatan. Jangan lagi mengasuransikan rakyat, agar tidak terjadi kebocoran dan rakyat tetap menderita ! Tanpa kepastian pelayanan kesehatan cuma-cuma bagi seluruh rakyat, tidak mungkin bangsa ini bisa sehat dan kuat membangun apalagi bersaing menghadapi globalisasi! 

 Koalisi Jaminan Sosial Pro-rakyat

Perihal simpelbisnis
I am make this blog for business and money

2 Responses to Jamkesmas Bagi Buruh!

  1. komuter mengatakan:

    orang miskin ga boleh sakit, karena semua orang kaya penyakitan….
    (biar ada yang urus)

  2. simpelbisnis mengatakan:

    harusnya yang bener orang kaya ngurusi diri sendiri..orang miskin dipelihara negara..bukan begitu om…?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: