Rakyat Menuntut jaminan Kesehatan


Jakarta

 Sesuai dengan data BPS Mei 2010, saat ini ada 116 juta pekerja membutuhkan pembebasan
biaya kesehatan oleh pemerintah yang dijalankan dalam program JAMKESMAS.
Menurut perhitungan anggota Dewan
Pertimbangan Presiden, Siti Fadilah Supari, jika seluruh rakyat  sebanyak 240 juta orang ditanggung JAMKESMAS
maka dibutuhkan biaya Rp 24 Triliun.

”Angka itu berdasarkan hitungan
premi Rp 8.000 per orang dapatnya Rp 23 Triliun lebih, dibulatkan jadi Rp 24
Triliun untuk pelayanan penyakit degeneratif seperti thalasemia, kanker lainnya
autis serta penyakit kejiwaan yang obat dan perawatannya semakin mahal,”
demikian jelasnya saat Forum Publik bertemakan ”Buruh Juga Butuh JAMKESMAS”
Selasa (3/8) di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta.

 

Uang itu menurut Mantan Menteri
Kesehatan 2004-2010 ini tetap dikas daerah dan disalurkan ke rumah-rumah sakit kelas
3 dan puskesmas.

”Departemen Kesehatan jangan pegang duit supaya aman. Kalau
uang bersisa kembali ke negara. Bukan dipakai yang lain,” demikian ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama Staff Khusus Menakertrans, Faisol Reza
mengingatkan bahwa kaum buruh saat ini membutuhkan JAMKESMAS agar dapat
meringankan biaya hidup yang semakin merangkak naik akibat kenaikan BBM dan
TDL.

”Tapi memang seharusnya seluruh rakyat dijamin pemerintah, agar seluruh
rakyat bisa produktif bekerja, belajar dan hidup lebih baik. Tidak perlu kuatir
kalau sakit, tidak ada lagi potongan gaji karena sudah ditanggung pemerintah,”
demikian ujarnya.

 

Salamuddin Daeng, dari Institute for Global Justice (IGJ) dalam
kesempatan itu pula memastikan bahwa ditengah arus globalisasi  yang tidak terbendung saat ini, pemerintah
memiliki kewajiban melindungi seluruh rakyatnya.

”Kebutuhan dasar sektor publik
yang seharusnya bisa dipenuhi adalah pembebasan biaya kesehatan oleh negara.
Ikut asuransi silahkan bagi yang kaya, asal negara sudah penuhi kewajibannya,”
demikian tegasnya.

Pengacara Jaminan
Sosial Pro Rakyat menegaskan bahwa pembebasan biaya kesehatan adalah hak
buruh dan seluruh rakyat Indonesia. ”Ini dijamin oleh Konstitusi pasal 28H.
Sehingga semua peraturan perundang-undangan harus tunduk pada konstitusi.
Jangan akal-akalan,” demikian tegasnya.

Tutut Herlina dari Dewan
Kesehatan Rakyat (DKR) menjelaskan bahwa kebijakan JAMKESMAS sudah waktunya
diperluas  keseluruh rakyat, sehingga
tidak perlu lagi ada kartu JAMKESMAS.

”Dengan KTP setiap warga negara sudah
bisa berobat. Tidak perlu ada JAMKESDA. Ini menekan biaya dan korupsi dibidang
kesehatan. Semua rumah sakit mendapatkan kepastian pendanaan dalam program
JAMKESMAS sehingga bisa memaksimalkan pelayanan,” tegasnya.

Ketua Umum Serikat
Rakyat Miskin Kota (SRMI), Marlo Sitompul menegaskan bahwa 116 juta orang
angkatan kerja sebagian besar menjadi miskin perkotaan saat ini mendapatkan
kesulitan apabila sakit.

”JAMSOSTEK dan ASKES walaupun sudah memotong gaji
buruh dan pekerja, tapi kalau sakit, tidak semua penyakit ditanggung dan tidak
100% . Belum lagi tetap harus membayar iur tanggung dirumah sakit. Kalau
JAMKESMAS kan pemerintah yang bayar. Tidak ada potongan gaji pada buruh lagi,”
demikian tegasnya

Perpu JAMKESMAS

Ketua
Umum, Federasi Buruh BUMN bersatu,
Arief Puoyono menegaskan bahwa saat ini pemerintah harus segera menghentikan
pembahasan RUU BPJS yang nantinya akan mencekik rakyat khususnya kaum buruh.

“Saat ini yang dibutuhkan ada Perpu JAMKESMAS yang akan memayungi Progam
Jamkesmas sebelum terbitnya undang-undang yang lebih kuat. UU SJSN dan UU BPJS
sangat berbahaya bagi kaum buruh,” demikian tegasnya.

 

Buruh
menurutnya harus bersatu untuk menentang kedua undang-undang yang akan semakin
memiskinkan rakyat dan menghancurkan industri dalam negeri.

“Baca saja pasal
17. Majikan diwajibkan untuk menarik iuran dari buruh. Inikan pasal
kolonial. Ini akan mempertajam konflik buruh dan majikan. DPR sudah dikuasai
agen-agen neokolim,” demikian tegasnya.

 

Data BPS, Mei 2010 menggambarkan,
Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 116 juta orang. Jumlah
penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 107,41 juta
orang.

 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 7,41 persen. Penurunan jumlah pekerja
terjadi di Sektor Pertanian sebesar 200 ribu orang (0,47 persen) dan Sektor
Transportasi sebesar 130 ribu orang (2,19 persen).

 

Pada Februari 2010, jumlah penduduk
yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak 30,72 juta orang (28,61 persen),
berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 21,92 juta orang (20,41 persen) dan
berusaha sendiri sejumlah 20,46 juta orang (19,05 persen).

 

Pada Februari 2010, pekerja pada
jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 55,31 juta
orang (51,50 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sebesar 2,89
juta orang (2,69 persen) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar
4,94 juta orang (4,60 persen).

Perihal simpelbisnis
I am make this blog for business and money

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: